oleh

Apa Cerita Kasus Hasbi Anggota Bawaslu Palembang yang Dilaporkan ke DKPP Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Berafiliasi dengan PDIP?

TRIBUNEPOS, PALEMBANG | Hari ini genap 71 hari (7 November 2023 – 18 Januari 2024) teradu M Hasbi, Anggota Bawaslu Kota Palembang dilaporkan oleh masyarakat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) karena diduga berafiliasi aktif dengan parpol PDI Perjuangan saat seleksi anggota Bawaslu Kota Palembang.

DKPP pada 14 Desember 2023 telah melakukan verifikasi materiil dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), dengan perkara teregistrasi No. 143-PKE-DKPP/XII/2023.

Publik bertanya apakah kasusnya akan jadi disidangkan DKPP atau ditolak untuk tidak disidangkan?

Menurut informasi yang redaksi Tribunepos.com berhasil himpun, agenda sidang mendengarkan keterangan dari para pihak Pengadu akan dilaksanakan pada Senin, 22 Januari 2024 di ruang sidang utama DKPP jalan Abdul Muis Nomor 2-4 Jakarta Pusat.

Kabarnya, Teradu (Hasbi, Anggota Bawaslu Palembang) juga akan disidang di hari bersamaan.

Namun belum diketahui pasti, apakah Teradu lainnya 5 (lima) anggota Bawaslu Provinsi Sumsel juga akan disidang di hari yang sama atau berbeda.

Menurut Pengadu (Febi Irianto), Teradu Hasbi, Anggota Bawaslu Palembang didalilkan dengan dugaan berafiliasi ke partai politik PDI Perjuangan, dibuktikan dengan dugaan masih aktif menjadi Instruktur atau Trainer atau Pendidik pada Pendidikan dan Pelatihan Kader Pratama di Badan Pendidikan Pelatihan Daerah (Badiklatda) DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan.

Pengadu berpendapat jika ada anggota Bawaslu yang berafiliasi dengan parpol, maka berimbas dengan kinerja yang bertentangan dengan azas Pemilu, tidak adanya integritas, tidak netral, tidak independen.

“Yang ada hanyalah keberpihakan pada partai dan kepentingan politik tertentu alias jadi congos parpol di dalam lembaga Bawaslu,” ujar Febi, Kamis (17/1/24).

Atas dasar itu, sambung Pengadu, pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik belum 5 tahun yang dibuat oleh Teradu, bisa berujung dugaan pernyataan bohong.

“Jelas ini menciderai demokrasi dan melanggar Asas-asas Pemilu dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang kita junjung tinggi bersama. Dan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,” tegas Febi.

Selain Teradu M Hasbi, Anggota Bawaslu Kota Palembang, juga diadukan 5 (lima) Anggota Bawaslu Provinsi Sumsel, yakni Kurniawan, Ahmad Naafi, Muhammad Sarkani, Massuryati dan Ardiyanto.

Pengadu menduga para pihak Teradu Bawaslu Provinsi Sumsel melakukan tindakan membiarkan atau tidak teliti atau tidak hati-hati dan berujung tidak cakap bekerja alias tidak profesional, sehingga bisa meloloskan Anggota Bawaslu Kota Palembang yang berafiliasi dengan parpol PDI Perjuangan.

M Hasbi, Anggota Bawaslu Kota Palembang

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Kota Palembang, M Hasbi memilih bungkam saat ditanya wartawan terkait pelaporan dirinya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh masyarakat, atas dugaan pelanggaran etik berafiliasi dengan parpol PDIP saat seleksi calon anggota Bawaslu Kota Palembang.

“Dinda Hasbi, terkait (pemberitaan) pelaporan atas dirimu ke DKPP oleh masyarakat atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), karena diduga berafiliasi aktif dengan parpol PDI Perjuangan, apa tanggapan saudara?,” tanya wartawan Tribunepos kepada Hasbi.

Anggota Bawaslu Kota Palembang ini awalnya enggan memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan.

“Belum ada tanggapan, masih menunggu,” ucapnya singkat.

“Biarlah dulu jaga ritme, diamkan saja. Kalau pun dipanggil saya akan memberikan keterangan,” tambahnya.

M Hasbi Anggota Bawaslu Kota Palembang di tengah dalam lingkaran putih.

Sementara itu, Febi Irianto masyarakat yang melaporkan ke DKPP menjelaskan, tujuan pelaporan ke DKPP ini, untuk menyuarakan keprihatinan mendalam atas dugaan pelanggaran etik dan integritas yang melibatkan anggota Bawaslu Kota Palembang.

Ia menyoroti pentingnya menjaga netralitas dan profesionalitas lembaga pengawas Pemilu seperti Bawaslu di Kota Palembang dan Sumatera Selatan ini, terutama dalam menghadapi proses Pemilu dan Pilpres yang kritis dan krusial bagi demokrasi di daerah ini.

“Kami telah mendapati bukti-bukti yang mengarah pada kemungkinan anggota Bawaslu Kota Palembang atas nama M Hasbi ini masih bersatus aktif di PDI Perjuangan saat seleksi,” katanya.

Febi mengatakan, apabila dugaan ini terbukti benar, akan menggoyahkan kepercayaan publik (masyarakat) terhadap lembaga pengawas Pemilu (Bawaslu) dan merusak integritas proses demokrasi yang sedang berlangsung saat ini.

“Jika terbukti bersalah melanggar etik berat itu, kami mendesak agar DKPP mengambil langkah tegas dengan memberikan peringatan keras, termasuk memberhentikan anggota Bawaslu Kota Palembang, M Hasbi ini,” ujarnya.

Polemik Anggota Bawaslu Kota Palembang, M Hasbi, yang dilaporkan DKPP, atas dugaan pelanggaran etik diduga karena berafiliasi aktif dengan parpol PDIP, juga mendapat banyak tanggapan keras dari para pihak pemerhati demokrasi, aktivis dan pengamat hukum.

Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, kepada Tribunepos.com, Selasa (14/11/23) mengungkapkan, bagaimana ceritanya orang partai bisa lolos jadi penyelenggara negara (Bawaslu Kota Palembang)?

Padahal dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu itu haruslah memenuhi prinsip jujur, adil, berintegritas, tidak berafiliasi dengan parpol dan kepentingan politik tertentu alias netral atau independen.

“Jika nanti jelas terbukti Hasbi, anggota Bawaslu Kota Palembang ini orang partai, yang goblok siapa? Kok bisa meloloskan orang berlatar belakang partai?,” ucapnya.

Dikatakan Feri, ini bisa jadi pelanggaran etik berat, yang seharusnya tidak terjadi bila panitia seleksi (Pansel) sebelumnya, memang melakukan verifikasi dengan benar dan tidak meloloskan calon yang diarahkan pihak tertentu.

“Harusnya segera di-PAW karena berpotensi melanggar aturan dan tidak independen nanti,” ujarnya.

Feri menyebutkan, selain terancam di-PAW, anggota Bawaslu Kota Palembang, M Hasbi ini, juga terancam dipidanakan.

Hal ini, tambah Feri, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 266 ayat 1.

“Ini bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum, atas dugaan membuat atau memberikan pernyataan palsu,” katanya.

Di lain pihak, pengamat politik Sumsel, Ade Indra Chaniago merespon polemik yang lagi viral dan menjadi sorotan masyarakat pada Bawaslu Kota Palembang dan PDI Perjuangan tersebut.

Ade Indra mengatakan, baru mengetahui kalau ada informasi tentang Hasbi, anggota Bawaslu Kota Palembang adalah diduga berafialasi dengan parpol PDI Perjuangan.

Menurutnya, ia sangat mengenal terlapor (Hasbi) yang sempat menjadi ketua GMNI Kota Palembang itu.

“Secara tidak langsung, dia (Hasbi) sempat jadi kader saya. Memang sudah lama tidak bertemu, beberapa tahun terakhir saya bertemu beliau yang berstatus honor di Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumsel,” ucap Ade, Rabu (15/11/23).

“Jadi rasanya tidak mungkin honor jadi pengurus partai. Bahwa ada kedekatan dengan partai PDI Perjuangan itu. Menurut saya wajar karena statusnya honor di Setwan yang isinya ya orang-orang partai,” tambah dosen ilmu politik Sekolah Tinggi Ilmu Politik (STISIPOL) Candradimuka, Palembang.

Sementara itu pengamat hukum Sumsel yang juga dosen Sekolah Tinggi Imu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA), Dr. Derry Angling Kesuma, SH, MH menanggapi, menurutnya dalam perkara ini perlu dikembalikan pada rujukan persyaratan untuk mendaftar menjadi anggota Bawaslu Kab/Kota harus memenuhi persyaratan yang diatur di dalam UU No. 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Di dalamnya, ada pasal 117 sudah sangat jelas mengatur mengenai syarat menjadi anggota Bawaslu harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon.

“Salah satu syarat calon anggota Bawaslu harus melampirkan surat pernyataan bukan anggota partai politik; Surat itu memiliki tujuan untuk menjelaskan kepada pihak yang berwenang, bahwa seseorang tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu. Dibuktikan tidak ada Tanda Kartu Anggota dan tidak terdaftar melalui Sipol KPU,” ungkap Dr Derry, Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keagamaan DPC PDIP Kota Palembang.

Belum diketahui sidang ini nanti, apakah bersifat terbuka untuk umum atau tidak. Sehingga baik masyarakat umum yang ingin berkumpul atau wartawan yang ingin meliput sidang, dapat melihat langsung penyiaran persidangan. (**)

Liputan: Tim Wartawan

Komentar

Headline