oleh

GAASS Laporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu, Minta Tetap Netral dan Tak Membuat Gaduh

TRIBUNEPOS.COM | Presiden selaku kepala negara semestinya menjadi simbol persatuan dan tidak menaruh sikap politik pada siapapun untuk menjaga stabilitas keamanan negara.

Indonesia sebagai negara demokrasi, dituntut untuk menghormati setiap keputusan warga negara melalui tindakan tindakannya baik dalam aspek hukum maupun politik semua mendapatkan perilaku yang sama tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang berbeda.

Didalam asas asas umum pemerintah yang baik juga dijelaskan bahwa seorang pejabat negara/pemerintah dituntut untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi atau keberpihakan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan memiliki tujuan memberikan pelayanan sebaik baiknya untuk masyarakat.

Apabila ada pejabat negara turut campur dalam urusan politik yang berkaitan langsung pada masa depan demokrasi, artinya dia ingin mencoba membunuh cita cita negara demokrasi yang adil setara dan akuntabel.

“Beberapa waktu lalu semua jagat menyaksikan tindakan yang dilakukan oleh presiden jokowi diduga ikut campur dan andil dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, dan condong memihak pada salah satu pasang calon,” sebut Andi Leio, Ketua GAASS dalam siaran Pers, Selasa (30/1/24).

“Paling segar diingatan kita pada Rabu 24 Januari 2024 Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada media menyatakan, bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di dalam Pemilu, asal jangan menggunakan fasilitas negara,” ucapnya.

GAASS Laporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu RI

Hal itu menuai banyak respon dan gejolak di masyarakat, sebagian berpendapat bahwa hal itu tidak elok dilakoni oleh seorang presiden dan sebagian masyarakat menyatakan sikap Presiden Jokowi adalah seorang negarawan sama halnya warga negara lainnya yang memiliki hak politik.

Apa yang disampaikan oleh presiden Jokowi memang diindahkan oleh hukum sesuai dengan pasal 281, 299 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum akan tetapi tindakan itu sangat menggangu stabilitas keamanan negara karena Jokowi sebagai pemegang mandat seharusnya menjadi simbol persatuan.

“Hal ini saya kira tidak pantas diucapkan oleh seorang Presiden Jokowi, melihat posisi dia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan,” sebut Leo.

“Kita sangat menghormati hukum, sebagaimana Indonesia sendiri adalah negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 UUD 1945, akan tetapi dalam hal kepentingan umum kita ingin mencoba memisahkan kepastian dan keadilan agar negara kembali hadir untuk masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” cakapnya dalam keterangan tertulis di dalam laporannya ke Bawaslu RI.

“Dan apa yang menjadi harapan kita tentang negara demokrasi yakni kesamaan dan kesetaraan tidak ditunjukkan oleh rezim Presiden Jokowi justru memecah belah kelompok masyarakat yang di bawah,” tegasnya.

“Olehnya itu kami melaporkan hal ini kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi berupa teguran keras kepada Presiden agar tidak membuat situasi negara makin mencekam,” katanya.

“Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi kekacauan di masyarakat apabila hal ini tidak dihentikan,” tambahnya.

“Jika laporan kami tidak ditindak lanjuti, sspirasi kami dibungkam atas lambatnya proses administrasi, maka hanya ada satu kata LAWAN!! Kami akan memimpin aksi masa pada tanggal 01-02-2024,” pungkasnya. (**)

Sumber: Rilis

Komentar

Headline