oleh

Insiden Tim Anggota DPRD Palembang Minta Paksa Tandatangan Hasil Reses ‘Kertas Kosong’ ke RT di Gandus Berbuntut Panjang

TRIBUNE POS, Palembang | Kisruh insiden pemaksaan permintaan tandatangan kegiatan reses, diiringi kekerasan verbal dan ancaman oleh oknum tim salahsatu anggota DPRD Kota Palembang berinisial “SF”, kepada ketua RT. 01 RW. 1 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, berinisial “NZ” berbuntut panjang.

Sontak saja perbuatan ‘arogansi’ oknum salahsatu tim anggota DPRD Kota Palembang ini menuai protes keras dari masyarakat.

Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kota Palembang (AMKP) mengancam akan menggruduk kantor DPRD Kota Palembang, guna meminta pertanggungjawaban perbuatan arogansi oknum yang bersangkutan.

Ketua AMKP, Nuris mengatakan, pihaknya akan meminta Ketua DPRD Kota Palembang dan Ketua Badan Kehormatan (BK) segera memanggil dan memeriksa oknum anggota DPRD Kota Palembang berinisial “MH” beserta timnya, yang telah melakukan perbuatan pengancaman kepada Ketua RT “NZ” yang dipaksa harus menandatangani berkas reses kosong.

“Arogansi “SF” oknum tim anggota DPRD Kota Palembang memaksa meminta tanda tanggan bukti reses kosong ke para rukun tetangga (RT) dipertanyakan, apalagi sebelumnya hanya koordinasi, kok minta tanda tanggan bukti reses, kertas kosong lagi,” ungkapnya.

“Untuk itu kami akan melakukan unjukrasa pada Rabu, 29 November 2023 nanti di kantor DPRD Kota Palembang,” ucapnya.

Nuris menjelaskan, peristiwa arogansi dan pengancaman kepada masyarakat oleh oknum tim salahsatu anggota DPRD Kota Palembang ini, bermula saat korban (Ketua RT “NZ”) sedang beristirahat di rumahnya, lalu oknum tim dari anggota DPRD tersebut datang meminta tanda tangan hasil dari kegiatan reses pada Jum’at (24/11/2023) lalu di Dapil 1 wilayah RT-nya, dengan cara memaksa.

“Satu hari menjelang pelaksanaan reses itu (Jum’at (24/11/2023), korban (Ketua RT “NZ”) baru dikonfirmasi oleh oknum tim anggota DPRD Kota Palembang tersebut, menjelaskan akan ada reses di RT-nya,” ujarnya.

“Korban diminta tanda tangan sebagai ketua RT. Setelah korban periksa berkasnya, ternyata kosong. Lalu korban bertanya kepada oknum tersebut, kenapa berkas ini kosong, sedangkan korban harus tandatangan. Atas dasar pertanyaan itulah ada tindakan arogansi kepada korban, diiringi kekerasan verbal dan ancaman, kalau tidak mau tandatangan maka akan diperpanjang masalah ini,” tambahnya.

Sementara itu oknum “SF” tim anggota DPRD Kota Palembang dan “MH” anggota DPRD Kota Palembang sendiri, belum bisa dimintai tanggapan, sampai berita ini dipublis. (**)

Jurnalis: Syaiful Jabrig
Editor: Sandi Pusaka Herman

Komentar

Headline