oleh

Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka, Kapan Giliran Herman Deru Eks Gubernur Sumsel?

TRIBUNEPOS, Nasional | Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Rabu (22/11/23) malam.

Polda Metro Jaya menetapkan status tersebut setelah memeriksa 91 saksi dan melakukan gelar perkara.

Firli terancam penjara seumur hidup karena diduga melanggar pasal 12E dan atau pasal 12B dan atau pasal 11 UU Tipikor juncto pasal 65 KUHP.

Meski begitu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan Firli masih berstatus sebagai ketua di lembaga antirasuah itu.

“Ini kita tidak berandai-andai, kita juga tidak tahu, dan belum ada juga Keppres dari Presiden. Sampai saat ini Pak Firli masih menjabat sebagai Ketua KPK dan menjalankan tugas seperti biasa,” kata Alex dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kamis (23/11).

Terlepas dari kasus yang sedang berjalan, lantas bagaimana dengan kasus Herman Deru, eks Gubernur Sumsel yang isunya di backup oleh Firli sehingga KPK tak bisa menyentuhnya sebagai tersangka kasus PT SMS?

Masyarakat Sumatera Selatan seakan mendapat angin segar keyakinan kepastian hukum kalau eks Gubernur Herman Deru bakal juga ditetapkan sebagai tersangka.

“Saya berkeyakinan tak lama lagi Eks Gubernur Sumsel, Herman Deru bisa ditetapkan jadi tersangka, kan itu Firli Ketua KPK sudah jadi tersangka, tak ada yang melindungi Deru lagi kan?,” ucap Deputy K MAKI Feri Kurniawan, Jum’at (23/11/2023).

Aktivis Anti Korupsi Sumsel Syukuran

Penetapan tersangka terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam kasus pemerasan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), disyukuri oleh sejumlah aktivis korupsi di Sumsel.

Bahkan rasa syukur ini diwujudkan dengan menggelar doa bersama dan pemotongan tumpeng, seiring dengan doa agar pemberantasan korupsi di Indonesia dan Sumsel khususnya semakin baik kedepan.

“Ini bentuk apresiasi kami terhadap Polri, utamanya terhadap penegakkan hukum atas kasus korupsi di Indonesia dan Sumsel khususnya,” kata Feriyandi, Ketua BPI KPNPA RI, Kamis (23/11).

Menurutnya penetapan tersangka ini harus dilihat dari sisi positif untuk membangun iklim pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun di sisi lain, pihaknya menyayangkan Firli Bahuri yang berstatus sebagai Ketua KPK malah jadi tersangka korupsi.

“Tetap kita hargai dan apresiasi apa yang dilakukan KPK selama ini. Namun memang cukup ironis, ketika ketua lembaga anti korupsi malah jadi tersangka pemerasan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, turut hadir Deputi dan Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumsel, Feri Kurniawan dan Boni Belitong. Keduanya berharap status tersangka ini tidak mengganggu penanganan perkara korupsi di Sumsel oleh KPK.

“Penetapan tersangka ini harusnya menjadi motivasi bagi KPK untuk lebih tajam lagi mengungkap kasus korupsi. Terutama sejumlah kasus di Sumsel yang penangannya terkesan mandek,” ujar Feri.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya, Rahmat Sandi Iqbal menilai penetapan tersangka Firli Bahuri diharapkan menjadi momentum mengusut tuntas kejahatan pemerasan yang dilakukan oknum di lembaga anti rasuah tersebut.

“Kasus ini sangat memalukan karena menjadi preseden buruk kinerja lembaga KPK. Maka dari itu dengan penentapan tersangka ini, kami berharap KPK kedepannya lebih baik lagi, jangan sampai kasus seperti ini terulang di kemudian hari. Karna kami tidak ingin lembaga ini dirusak oleh oknum-oknum yang ada dalam lembaga itu sendiri,” tegasnya.

Sebelumnya di lain kasus, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sarimuda selaku Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS) Perseroda atas kasus dugaan korupsi kerja sama pengangkutan batu bara pada BUMD milik Pemprov Sumsel.

“Terkait kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SM [Sarimuda] untuk 20 hari pertama terhitung 21 September 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023 di Rutan KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (21/9/2023) lalu.

PT SMS Perseroda dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 dengan kepemilikan saham 99,99 persen oleh Pemprov Sumsel.

Perusahaan ini ditetapkan sebagai Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (BP KEK) Tanjung Api-Api dengan kegiatan usaha saat ini berupa jasa pengangkutan batu bara dengan menggunakan transportasi kereta api dari PT KAI Persero.

Tahun 2019, terang Alex, Sarimuda diangkat sebagai Direktur Utama PT SMS Perseroda oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.

Dengan jabatan tersebut, seizin gubernur pula, Sarimuda membuat kebijakan untuk melakukan kerja sama pengangkutan batu bara dengan menggunakan fasilitas PT KAI Persero termasuk dengan sejumlah customer yaitu perusahaan pemilik batu bara maupun pemegang izin usaha pertambangan.

“Melalui kontrak kerja sama dengan para perusahaan batu bara tersebut, PT SMS Perseroda mendapatkan pembayaran dengan hitungan per metrik ton,” ujarnya.

Alex mengatakan PT SMS Perseroda juga melakukan kerja sama dengan beberapa vendor untuk menyediakan jasa pendukung.

“Rentang waktu 2020 sampai dengan 2021, atas perintah SM terjadi proses pengeluaran uang dari kas PT SMS Perseroda dengan membuat berbagai dokumen invoice (tagihan) fiktif,” kata Alex.

“Pembayaran dari beberapa vendor tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam kas PT SMS Perseroda, tetapi dicairkan dan digunakan SM untuk keperluan pribadi,” sambungnya.

Dari setiap pencairan cheque bank yang bernilai miliaran rupiah, Sarimuda melalui orang kepercayaannya menyisihkan uang ratusan juta dalam bentuk tunai dan transfer rekening bank salah satu perusahaan milik anggota keluarganya yang tidak memiliki kerja sama bisnis dengan PT SMS Perseroda.

Alex mengungkapkan perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 92 UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan Peraturan Pemerintah 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Perbuatan tersangka dimaksud diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp18 miliar. Adapun peran dari pihak-pihak terkait lainnya tim penyidik akan melakukan pendalaman lebih lanjut,” ujarnya.

Gonjang Ganjing Kapan Eks Gubernur Herman Deru Tersangka?

K MAKI juga berpendapat gonjang ganjing internal KPK menjadikan perkara dugaan mega korupsi Sumsel ini terhambat karena perbedaan pendapat terkait keterlibatan orang – orang Pemprov Sumsel selaku pemegang saham.

“Sebanyak 46 saksi yang telah dimintai keterangan hanya saja sampai dengan sekarang belum ada kejelasannya, apalagi menetapkan tersangka. Terlepas apapun kepentingan pimpinan KPK jangan sampai menghambat perkara korupsi yang telah dalam tahap penyidikan”, kata Deputy K MAKI Feri Kurniawan, Jum’at (10/02/2023) lalu.

“Biasanya KPK dalam tahap penyidikan sudah menahan tersangka tapi kali agak berbeda kali ini yang mungkin karena ada beda pendapat di kalangan komisioner,” jelasnya.

Minta Eks Gubernur Herman Deru Tersangka

Sejumlah aksi massa terus bergulir meminta KPK mengusut tuntas dugaan korupsi pelanggaran kewenangan kerjasama pengangkutan batu bara BUMD Sumatera Selatan PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS).

Salah satu kelompok massa itu mengatasnamakan Forum Mahasiswa Sumatera Selatan (Formasa) pernah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), pada Jumat (16/09/2022) lalu.

Kelompok massa itu meminta KPK tidak tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi yang diduga melibatkan gubernur Sumsel ini.

Mereka juga meminta KPK untuk tidak hanya menilai pejabat-pejabat bawahan yang dinilai tidak memiliki peran kuat dalam ancaman penyerangan tersebut.

“Kami juga minta KPK jangan hanya memeriksa bawahan, ada Gubernur Sumsel Herman Deru yang juga wajib diperiksa, karena ini adalah perusahaan milik Pemprov dan Gubernur lah yang juga ikut bertanggung jawab. Periksa Herman Deru,” tegasnya.

Tantang KPK Tetapkan Tersangka Herman Deru

Kelompok massa itu juga menantang Ketua KPK, Filri Bahuri saat itu, untuk menangkap Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, atas dugaan aliran dana ke Gubernur Sumsel, terkait kasus pelanggaran kewenangan pada BUMD Sumsel tersebut.

“Kami tantang KPK, Firli Bahuri, turun ke Sumsel dan menangkap Gubernur Sumatera Selatan, yang diduga ada peran dan aliran dana dalam kasus korupsi yang terjadi di PT SMS. Yang penting kalah adalah kami minta bersihkan Sumatera Selatan dari Koruptor,” tegasnya.

Mereka mengancam akan ada aksi yang lebih besar dan berkelanjutan sampai KPK menangkap dan memenjarakan koruptor-koruptor di Sumatera Selatan.

“Aksi ini akan berjilid-jilid, sampai KPK menangkap Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sebagai tersangka dalam kasus korupsi PT SMS ini,” pungkasnya. (**)

Wartawan: Tim Wartawan Tribunepos
Editor: Sandi Pusaka Herman

Komentar

Headline