oleh

Menunggu Sidang Etik, Anggota Bawaslu Palembang Hasbi Bungkam Ditanya Soal Laporan DKPP, Terpecat atau Tidak?

TRIBUNE POS, Nasional | Anggota Bawaslu Kota Palembang, M Hasbi memilih bungkam saat ditanya terkait pelaporan dirinya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh masyarakat, atas dugaan masih aktif di parpol PDIP saat seleksi calon anggota Bawaslu kota Palembang sebelumnya.

Itu terjadi saat wartawan Tribunepos.com mengonfirmasi Hasbi via telepon, beberapa hari lalu.

“Dinda Hasbi, terkait (pemberitaan) pelaporan atas dirimu ke DKPP oleh masyarakat atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), karena diduga berafiliasi aktif dengan parpol PDI Perjuangan, apa tanggapan saudara?,” tanya wartawan Tribunepos kepada Hasbi.

Anggota Bawaslu Kota Palembang ini awalnya enggan memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan.

“Belum ada tanggapan, masih menunggu,” ucap mantan ketua GMNI Kota Palembang ini, singkat.

“Biarlah dulu jaga ritme, diamkan saja. Kalau pun dipanggil saya akan memberikan keterangan,” tambahnya.

Sementara itu, kabarnya DKPP telah meregistrasi laporan dugaan pelanggaran etik tersebut. Kini menunggu jadwal persidangan.

Hal ini disampaikan pelapor, Febi Irianto, SH kepada Tribunepos.com, Jumat (17/11/23).

“Kami sudah menyetorkan dua nama saksi, kami tambah 1 orang saksi lagi yang menguatkan,” ujar advokat muda Sumsel ini.

Febi menjelaskan tujuan pelaporan ke DKPP ini, untuk menyuarakan keprihatinan mendalam atas dugaan pelanggaran etika dan integritas yang melibatkan anggota Bawaslu Kota Palembang.

Ia menyoroti pentingnya menjaga netralitas dan profesionalitas lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu, terutama dalam menghadapi proses Pemilu dan Pilpres yang kritis dan krusial bagi demokrasi di daerah ini.

“Kami telah mendapati bukti-bukti yang mengarah pada kemungkinan anggota Bawaslu Kota Palembang atas nama M Hasbi ini masih bersatus aktif di PDI Perjuangan saat seleksi,” katanya.

Febi mengatakan, apabila dugaan ini terbukti benar, akan menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu (Bawaslu) dan merusak integritas proses demokrasi yang sedang berlangsung saat ini.

“Jika terbukti bersalah melanggar etik berat itu, kami mendesak agar DKPP mengambil langkah tegas dengan memberikan peringatan keras, termasuk memberhentikan anggota Bawaslu Kota Palembang, M Hasbi ini,” ujarnya.

Sebelumnya, polemik anggota Bawaslu Kota Palembang, M Hasbi, yang dilaporkan oleh masyarakat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), karena diduga berafiliasi aktif dengan parpol PDI Perjuangan, kini mendapat banyak tanggapan keras dari para pihak pemerhati demokrasi, aktivis dan pengamat hukum.

Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, kepada Tribunepos.com, Selasa (14/11/23) mengungkapkan, bagaimana ceritanya orang partai bisa lolos jadi penyelenggara negara (Bawaslu Kota Palembang)?

Padahal dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu itu haruslah memenuhi prinsip jujur, adil, berintegritas, tidak berafiliasi dengan parpol dan kepentingan politik tertentu alias netral atau independen.

“Jika nanti jelas terbukti Hasbi, anggota Bawaslu Kota Palembang ini orang partai, yang goblok siapa? Kok bisa meloloskan orang berlatar belakang partai?,” ucapnya.

Dikatakan Feri, ini bisa jadi pelanggaran etik berat, yang seharusnya tidak terjadi bila panitia seleksi (Pansel) sebelumnya, memang melakukan verifikasi dengan benar dan tidak meloloskan calon yang diarahkan pihak tertentu.

“Harusnya segera di-PAW karena berpotensi melanggar aturan dan tidak independen nanti,” ujarnya.

Feri menyebutkan, selain terancam di-PAW, anggota Bawaslu Kota Palembang, M Hasbi ini, juga terancam dipidanakan.

Hal ini, tambah Feri, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 266 ayat 1.

“Ini bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum, atas dugaan membuat atau memberikan pernyataan palsu,” katanya.

Di lain pihak, pengamat politik Sumsel, Ade Indra Chaniago merespon polemik yang lagi viral dan menjadi sorotan masyarakat pada Bawaslu Kota Palembang dan PDI Perjuangan tersebut.

Ade Indra yang juga alumni GMNI mengatakan, baru mengetahui kalau ada informasi tentang Hasbi, anggota Bawaslu Kota Palembang adalah anggota parpol PDI Perjuangan.

Menurutnya, ia sangat mengenal terlapor (Hasbi) yang sempat menjadi ketua GMNI Kota Palembang itu.

“Secara tidak langsung, dia (Hasbi) sempat jadi kader saya. Memang sudah lama tidak bertemu, beberapa tahun terakhir saya bertemu beliau yang berstatus honor di Setwan DPRD Sumsel,” ucap Ade, Rabu (15/11/23).

“Jadi rasanya tidak mungkin honor jadi pengurus partai. Bahwa ada kedekatan dengan partai PDI Perjuangan itu. Menurut saya wajar karEna statusnya honor di Setwan yang isinya ya orang-orang partai,” tambah dosen ilmu politik Sekolah Tinggi Ilmu Politik (STISIPOL) Candradimuka, Palembang.

Sementara itu pengamat hukum Sumsel yang juga dosen Sekolah Tinggi Imu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA), Dr. Derry Angling Kesuma, SH, MH menanggapi, menurutnya dalam perkaral ini perlu dikembalikan pada rujukan persyaratan untuk mendaftar menjadi anggota Bawaslu Kab/Kota harus memenuhi persyaratan yang diatur di dalam UU No. 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Di dalamnya, ada pasal 117 sudah sangat jelas mengatur mengenai syarat menjadi anggota Bawaslu harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon.

“Salah satu syarat calon anggota Bawaslu harus melampirkan surat pernyataan bukan anggota partai politik; Surat itu memiliki tujuan untuk menjelaskan kepada pihak yang berwenang, bahwa seseorang tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu. Dibuktikan tidak ada Tanda Kartu Anggota dan tidak terdaftar melalui Sipol KPU,” ungkap Dr Derry, Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keagamaan DPC PDIP Kota Palembang.

Sekedar untuk diketahui, M. Hasbi, Anggota Bawaslu Kota Palembang diadukan atas dugaan masih aktif dan terlibat di Badan Diklat Pengkaderan PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan.

Perkara ini diadukan oleh Febi Irianto, SH dengan Pelaporan Perkara Nomor 01-7/SET-02/XI/2023 tanggal 7 November 2023.

Menurut pelapor, pihaknya membuat laporan/aduan ke DKPP atas dugaan keculasan oknum terlapor (M. Hasbi) yang masih aktif menjadi instruktur atau pemateri pendidik pada pendidikan dan pelatihan kader pratama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sumsel.

“Kalau begini kan diduga kuat oknum anggota Bawaslu Kota Palembang, M Hasbi ini, terafiliasi dengan partai politik tertentu,” ucap Febi, Sabtu (11/11/2023).

“Jika benar nanti, tentunya perbuatan M. Hasbi ini sebagai anggota Bawaslu Kota Palembang berimbas dengan kinerja yang bertentangan dengan azas Pemilu, tidak adanya integritas, tidak netral, tidak independen,” ujarnya.

“Yang ada hanyalah keberpihakan pada partai dan kepentingan politik tertentu alias jadi congos parpol di dalam lembaga Bawaslu,” tambahnya.

Atas dasar itu, sambung pelapor, perlu dilakukan pemeriksaan atas keterlibatannya selaku anggota partai politik, dan juga pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik dibuat sebagai pernyataan bohong oleh terlapor.

“Jelas ini menciderai demokrasi dan melanggar Asas-asas pemilu dan Undang-undang no.7 tahun 2017 tentang Pemilu yang kita junjung tinggi bersama,” tegas Febi.

Selain M. Hasbi, anggota Bawaslu Kota Palembang, pelapor juga membuat pengaduan yang melibatkan pihak seluruh anggota penyelenggara pemilu yang dalam hal ini (Bawaslu Provinsi Sumsel dan Bawaslu RI) karena tidak memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Hal ini dikarenakan dalam proses seleksi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para teradu yang tidak adil dan tidak professional dalam penyelenggaraan seleksi anggota Bawaslu Kota Palembang dan ini, akan berdampak pada penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

“Hasbi harus diperiksa dan jika terbukti harus diberhentikan. Saya yakin masyarakat luas tidak mau lembaga Bawaslu disusupi oleh orang partai,” pungkasnya. (**)

Liputan: Syaiful Jabriq

Komentar

Headline