oleh

Wujudkan Transparansi Pemilu, Komisi Informasi Sumsel Teken MOU dengan Bawaslu

TRIBUNEPOS, Nasional | Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumsel bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumsel menandatangani Nota Kesepahaman untuk mewujudkan transparansi penyelenggaraan Pemilu di lingkup Bawaslu Sumsel, Senin 4 Desember 2023.

Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan mengungkapkan, kedua lembaga bersepakat untuk bersinergi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan penguatan fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada badan publik khususnya Bawaslu Sumsel.

Ia berharap kerjasama yang terjalin hari ini, dapat meningkatkan kapasitas Bawaslu Sumsel hingga ke Kabupaten/Kota di Sumsel.

“Kita akan intens melaksanakan peningkatakan kapasitas terkait pengelolaan informasi publik, tidak hanya di Sumsel, termasuk Bawaslu di Kabupaten/Kota,” tuturnya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumsel, M Fathony menyampaikan, keterbukaan informasi adalah hak setiap warga negara, termasuk informasi publik di Bawaslu.

“Kita ingin bersinergi dan siap membantu masyarakat dan Bawaslu terkait dengan informasi publik sesuai dengan Undang-undang UU No.14 Tahun 2008 dan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” tuturnya.

Menurut Fathony, masyarakat harus paham bagaimana mendapatkan informasi publik yang dikelola lembaga negara, namun masyarakat juga harus paham apa saja informasi yang boleh dan dikecualikan.

“Agar antara masyarakat dan Bawaslu bisa sepaham, perlu penguatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lembaga pengawas Pemilu, sehingga apa yang diamanahkan UU dapat berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Sosialisasi Komisi Informasi Sumsel, Hibza Meiridha Badar, SH, MH mengatakan, Bawaslu sebagai lembaga publik yang bersumber dari keuangan negara, diharapkan bisa membangun Keterbukaan Informasi Pemilu.

“Transparansi sebagai langkah awal dalam membangun Pemilu/Pilkada yang lebih berintegritas” jelas Hibza.

Ia memaparkan, Komisi Informasi telah mengesahkan PERKI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pilkada.

Peraturan ini membahas lebih teknis terkait dengan bagaimana penyelenggara Pemilu memberikan layanan standart kepada pemohon informasi.

“Keterbukaan informasi dalam Pemilu merupakan prinsip kunci dalam demokrasi yang berfungsi dengan baik. Hal ini memastikan bahwa masyarakat pemilih memiliki akses ke informasi yang diperlukan dan juga memungkinkan pemantauan dan pengawasan yang efektif untuk memastikan keadilan serta integritas dalam proses Pemilu,” terangnya.

Lebih lanjut mantan aktivis perempuan Sumsel ini menuturkan, tidak sampai 70 hari lagi pesta demokrasi di Indonesia akan digelar.

Pemilu pada 2024 ini akan memilih DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan.

“Penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu serta DKPP akan mengalami load kerja ekstra menjelang dan setelah Pemilu. Bagaimana pun juga kondisinya, penyelenggara Pemilu harus memiliki dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan Pemilu sesuai prinsip yang tertuang dalam Pasal 3, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” sebutnya.

Menurut Hibza, narasi Pemilu inklusif dan terbuka yang kerap kali digaungkan seakan menjadi paradoks tatkala ketertutupan informasi masih menjadi kendala utama dalam membangun demokrasi yang mapan.

Padahal, sejatinya, lembaga demokrasi seperti penyelenggara Pemilu harus mampu mentransformasikan dirinya menjadi lembaga yang terbuka, partisipatif, aksesibel, dan akuntabel sebagai bentuk perwujudan dari demokratisasi dalam menciptakan masyarakat informatif dan berkeadilan.

“Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semakin memperkuat bahwa regulasi tersebut dapat menjadi spirit badan publik. Terkhusus, penyelenggara Pemilu untuk mewujudkan proses penyelenggaraan tahapan dengan lebih terbuka mengenai informasi kelembagaannya sehingga dapat membuka partisipasi publik secara luas,” ucapnya.

Pandangan pendapat Hibza, keterbukaan dan transparansi penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu, KPU dan DKPP menjadi sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam memperkuat legitimasi proses dan hasil Pemilu.

“Keterbukaan informasi dalam Pemilu 2024 adalah hal yang sangat penting untuk memastikan proses Pemilu berjalan transparan, adil, dan demokratis,” tegasnya.

Keterbukaan informasi dalam konteks Pemilu mencakup berbagai aspek, termasuk informasi terkait calon, program kampanye, pemilih, pemungutan suara, dan hasil Pemilu.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait keterbukaan informasi dalam Pemilu 2024 yakni:

1. Transparansi calon dan partai politik

● Calon dan partai politik harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang profil, visi, misi, dan program kerja mereka.
● Keuangan kampanye dan sumber pendanaan harus transparan dan dapat diperiksa publik.

2. Informasi Pemilih

● Informasi tentang pemilih, termasuk daftar pemilih, harus tersedia secara publik dan dijamin keamanannya.
● Edukasi pemilih yang efektif harus tersedia untuk memastikan bahwa pemilih memahami proses Pemilu dan hak-hak mereka.

3. Proses Pemungutan Suara

● Informasi tentang lokasi dan jadwal pemungutan suara harus tersedia secara publik.
● Proses pemungutan suara harus terbuka, dengan pemantauan Pemilu yang independen dan pelaporan hasil yang transparan.

4. Penanganan Pengaduan

● Sistem pengaduan terbuka harus tersedia untuk pemilih dan pihak-pihak terkait yang ingin melaporkan pelanggaran Pemilu.
● Pengaduan harus ditindaklanjuti dan diselesaikan secara adil dan transparan.

5. Hasil Pemilu

● Hasil Pemilu, termasuk perhitungan suara dan pengumuman pemenang, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
● Pengumuman hasil harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat diverifikasi.

6. Media dan Informasi

● Kebebasan media dan akses ke informasi harus dijaga, dan media harus memberikan cakupan Pemilu yang adil dan seimbang.
● Faktualitas informasi dan pemberitaan yang akurat penting untuk menghindari penyebaran berita palsu (Hoax) yang dapat memengaruhi pemilih.

7. Pendidikan Pemilih

● Pendidikan pemilih harus menjadi bagian penting dari proses Pemilu untuk memastikan pemilih memahami pentingnya hak suara mereka dan tata cara Pemilu.

(**)

Editor: Putri Nilamsari

Komentar

Headline